Probolinggo – Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo terus memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya pencegahan paham radikalisme dan penguatan moderasi beragama. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan silaturahmi yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Darul Mukhlasin, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo. Kamis (30/7/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo M. Imamuddin Nur Fajri, Camat Tegal Siwalan, unsur TNI, Polri, Densus 88 Antiteror, para penyuluh agama Islam, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Ansori, serta Pengasuh Pondok Pesantren Darul Mukhlasin, Dr. KH. Khusnu Milad.
Dalam sambutannya, Kepala Seksi Bimas Islam M. Imamuddin Nur Fajri menegaskan bahwa silaturahmi antarlembaga dan tokoh masyarakat merupakan modal sosial yang sangat berharga dalam membangun persaudaraan dan menjaga keutuhan bangsa.
«"Jalinan silaturahmi seperti ini diharapkan terus berjalan sehingga mampu memperkuat ukhuwah, membangun kolaborasi, serta menjaga persatuan di tengah masyarakat. Persaudaraan merupakan nilai yang sangat mahal dan harus terus dipelihara," ujarnya.»
Pada kesempatan tersebut, perwakilan Densus 88 Antiteror Satgas Wilayah Jawa Timur yang membawahi Probolinggo, Pasuruan, dan Malang, Abang Sumarwan, menjelaskan bahwa kehadirannya merupakan bagian dari undangan Kementerian Agama dalam rangka memberikan penguatan wawasan kebangsaan dan pencegahan radikalisme kepada kalangan santri.
Ia menjelaskan bahwa sejak dibentuk pada tahun 2002 pasca peristiwa Bom Bali I, Densus 88 tidak hanya berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme, tetapi juga mengembangkan pendekatan preventif melalui program deradikalisasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan berbagai pemangku kepentingan.
"Densus 88 ibarat pemadam kebakaran. Penindakan saja tidak cukup tanpa diimbangi upaya pencegahan. Karena itu kami membangun kolaborasi bersama Kementerian Agama, dunia pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat agar paham radikal tidak berkembang," jelasnya.
Menurutnya, Indonesia patut bersyukur karena sejak tahun 2023 hingga saat ini tidak terjadi serangan bom teror. Namun demikian, ancaman penyebaran ideologi radikal masih tetap ada, terutama melalui media digital yang menyasar generasi muda dan anak-anak.
Ia mengungkapkan bahwa sejumlah kasus menunjukkan adanya keterlibatan pelajar yang terpapar paham ekstrem akibat lemahnya pemahaman jati diri, pengaruh lingkungan, hingga persoalan psikologis seperti perundungan (bullying). Dalam beberapa pengembangan kasus, aparat juga menemukan replika senjata tajam, simbol-simbol kekerasan, hingga berbagai materi yang mengarah pada paham ekstrem di lingkungan anak-anak.
Oleh karena itu, Densus 88 menilai penguatan pendidikan karakter harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk orang tua, guru, penyuluh agama, psikolog, serta lembaga pendidikan. Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas digital peserta didik juga menjadi bagian penting dalam upaya pencegahan.
"Kami mengimbau agar sekolah dan orang tua secara berkala melakukan pengawasan terhadap penggunaan gawai anak. Apabila ditemukan konten yang mengarah pada kekerasan, simbol-simbol ekstremisme, atau indikasi intoleransi, maka pendekatan yang dikedepankan adalah pembinaan dan konseling. Densus 88 tidak dapat bekerja sendiri. Pencegahan radikalisme membutuhkan sinergi semua pihak," tegasnya.
Selain ancaman radikalisme, ia juga mengingatkan bahwa kelompok ekstrem kerap memanfaatkan anak-anak karena dianggap lebih mudah dipengaruhi dan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Kondisi tersebut, menurutnya, juga memiliki irisan dengan berbagai persoalan sosial lainnya, termasuk penyalahgunaan narkotika.
Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Mukhlasin, Dr. KH. Khusnu Milad, mengajak para santri dan alumni untuk mengambil peran aktif dalam membangun narasi positif di ruang digital. Menurutnya, media sosial harus dimanfaatkan sebagai sarana dakwah yang menebarkan nilai-nilai Islam yang moderat, damai, dan toleran.
"Kami mengajak seluruh alumni dan santri untuk aktif bermedia sosial sebagai bagian dari jihad intelektual dan dakwah kebangsaan dalam menangkal penyebaran paham intoleransi serta radikalisme. Ruang digital harus dipenuhi dengan pesan-pesan persatuan, kedamaian, dan moderasi beragama," ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa penyebaran paham radikal tidak boleh dianggap sebagai persoalan yang sepele. Apabila dibiarkan berkembang tanpa penanganan yang serius, paham tersebut berpotensi menjadi ancaman yang lebih besar bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Melalui kegiatan silaturahmi ini, seluruh peserta berkomitmen memperkuat kolaborasi antara pemerintah, aparat keamanan, lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga generasi muda dari pengaruh radikalisme, ekstremisme, serta berbagai bentuk intoleransi demi terwujudnya Indonesia yang aman, damai, dan harmonis. (red).