Probolinggo, 12 Agustus 2026 — Upaya pencegahan dan penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Timur terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Hal tersebut menjadi salah satu fokus dalam Kegiatan Advokasi Pencegahan dan Penanganan ATS Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh BBPMP Jawa Timur secara daring melalui Zoom, Rabu (12/8/2026).
Kegiatan yang dimulai pukul 08.30 WIB tersebut diikuti para pemangku kebijakan dari berbagai kabupaten/kota se-Jawa Timur. Peserta berasal dari unsur pemerintah daerah dan Kementerian Agama yang memiliki peran strategis dalam memastikan anak tetap memperoleh hak atas pendidikan.
Seksi Bimas Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo turut mengikuti kegiatan tersebut. Kehadiran Kemenag menjadi bagian penting dalam membangun sinergi, khususnya melalui peran KUA, penyuluh agama, pembinaan keluarga, serta penguatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan bagi anak.
Dalam kegiatan tersebut, data proyeksi ATS menjadi perhatian bersama. Kabupaten Probolinggo diproyeksikan memiliki 13.489 ATS pada 2029. Jumlah tersebut diproyeksikan turun menjadi 8.841 anak pada 2034 dan 4.739 anak pada 2039, dengan target mencapai 0 ATS pada 2045.
Secara keseluruhan, Jawa Timur diproyeksikan memiliki 278.370 ATS pada 2029, kemudian menurun menjadi 182.450 anak pada 2034 dan 97.809 anak pada 2039. Pemerintah menargetkan tidak ada lagi anak yang berada di luar sistem pendidikan pada 2045.
Kasi Bimas Islam Kankemenag Kabupaten Probolinggo, H. Imamudin Nur Fajri, S.Ag., M.H.I., menegaskan bahwa persoalan ATS tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja. Menurutnya, diperlukan komitmen dan kerja bersama dari seluruh pemangku kepentingan.
“Persoalan Anak Tidak Sekolah merupakan tanggung jawab kita bersama. Data proyeksi Kabupaten Probolinggo yang masih cukup tinggi menjadi perhatian serius sekaligus tantangan yang harus kita jawab melalui sinergi lintas sektor,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, Kementerian Agama siap mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan penanganan ATS melalui penguatan peran penyuluh agama, KUA, keluarga, dan masyarakat. Edukasi kepada orang tua juga dinilai penting agar mereka memahami bahwa pendidikan merupakan investasi utama bagi masa depan anak.
“Kementerian Agama, khususnya Bimas Islam, siap mengambil bagian dalam upaya pencegahan dan penanganan ATS melalui penguatan peran penyuluh agama, KUA, keluarga, serta pembinaan masyarakat. Edukasi kepada orang tua dan masyarakat perlu terus dilakukan agar setiap anak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan dan membangun masa depan,” tegasnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat perlu diwujudkan dalam langkah konkret. Tidak hanya melakukan pendataan, tetapi juga mengidentifikasi penyebab anak tidak sekolah serta memberikan pendampingan dan solusi sesuai kondisi masing-masing.
Ia berharap kolaborasi yang semakin kuat dapat mempercepat penurunan angka ATS di Kabupaten Probolinggo sekaligus mendukung target Jawa Timur menuju Zero ATS 2045.
“Kami berharap kolaborasi antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, satuan pendidikan dan seluruh pemangku kepentingan dapat semakin kuat, sehingga target Jawa Timur Zero ATS pada 2045 dapat diwujudkan secara nyata, termasuk di Kabupaten Probolinggo,” pungkasnya.
Kegiatan advokasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama bahwa tidak boleh ada anak yang kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan. Dengan kerja bersama, pemetaan yang akurat, pendampingan keluarga, serta intervensi yang tepat sasaran, upaya mewujudkan Kabupaten Probolinggo dan Jawa Timur tanpa Anak Tidak Sekolah diharapkan dapat tercapai secara bertahap dan berkelanjutan. #ats #probolinggo #pendidikan #pdpontren