Kabupaten Probolinggo (Kemenag) — Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Probolinggo, Dr.Samsur, bertindak sebagai inspektur upacara pada peringatan Hari Santri Nasional 2026 yang digelar Pemerintah Kabupaten Probolinggo, Kamis (22/10/2026). Momentum ini menjadi peneguhan komitmen Kementerian Agama dalam memperkuat peran pesantren dan santri sebagai pilar pendidikan keagamaan, pembentukan karakter, serta pembangunan bangsa.
Peringatan Hari Santri tahun ini mengusung tema “Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas”. Tema tersebut menegaskan bahwa santri tidak hanya menjadi pewaris tradisi keilmuan Islam, tetapi juga memiliki tanggung jawab strategis dalam menyiapkan generasi Indonesia yang berilmu, berakhlak, mandiri, dan mampu menjawab tantangan zaman.
Sebagai inspektur upacara, Samsur membacakan amanat Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, yang menekankan pentingnya menjadikan Hari Santri sebagai momentum untuk mengenang perjuangan ulama dan santri sekaligus memperkuat kontribusi nyata mereka bagi masa depan bangsa.
Melalui amanat Menteri Agama, peringatan Hari Santri diarahkan untuk mendorong lahirnya generasi santri yang memiliki kedalaman ilmu agama, karakter yang kuat, tradisi keilmuan yang kokoh, serta keberanian berinovasi.
Santri diharapkan tidak hanya unggul dalam penguasaan ilmu keagamaan, tetapi juga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, membangun kemandirian ekonomi, serta mengambil peran dalam menyelesaikan persoalan sosial di tengah masyarakat.
Pesantren, dalam konteks tersebut, memiliki posisi penting sebagai lembaga pendidikan yang membentuk integritas, kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Nilai-nilai tersebut menjadi modal penting dalam menyiapkan generasi yang mampu berkontribusi bagi terwujudnya Indonesia Emas 2045.
Peringatan Hari Santri juga menjadi momentum memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan Islam, pengasuh pesantren, madrasah, dan seluruh pemangku kepentingan pendidikan keagamaan.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar pesantren semakin berkembang, kualitas pendidikan meningkat, dan santri memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional.
Pembacaan Resolusi Jihad mengingatkan kembali peran besar ulama dan santri dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada 22 Oktober 1945, seruan jihad yang dipelopori para ulama menjadi salah satu tonggak penting yang mengobarkan semangat perjuangan rakyat, termasuk dalam Pertempuran Surabaya pada 10 November 1945.
Nilai perjuangan tersebut relevan untuk diteruskan dalam konteks kekinian. Jika generasi terdahulu berjuang melawan penjajahan, santri masa kini dituntut berjihad melalui ilmu pengetahuan, pengabdian sosial, penguatan akhlak, pemberdayaan masyarakat, dan penjagaan persatuan bangsa.
Pada saat yang sama diserahkan bantuan dan santunan dari Baznas kepada sejumlah kelompok penerima manfaat. Bantuan tersebut meliputi santunan anak yatim, bantuan santri duafa, dukungan bagi marbot masjid, bantuan sanitasi, program Dampar Mengaji untuk TPQ, serta pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas.
Rinciannya mencakup bantuan bagi 500 anak yatim melalui LP Ma’arif, 850 santri duafa melalui RMI, 345 marbot masjid melalui LPM, serta bantuan sanitasi bagi 10 orang melalui LKPS. Selain itu, TPQ Ihyaus Sunnah Sentong mewakili penerima program Dampar Mengaji untuk 150 TPQ. Bantuan modal usaha dan rombong usaha juga diberikan kepada penyandang disabilitas sesuai daftar penerima dalam susunan acara.
Penyerahan bantuan tersebut memperkuat dimensi sosial peringatan Hari Santri. Semangat keberagamaan diharapkan tidak berhenti pada kegiatan seremonial, tetapi diwujudkan melalui kepedulian, pemberdayaan, dan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang membanggakan kaum santri adalah penyerahan Peraturan Daerah (Perda) Fasilitasi Pesantren dari pemerintah daerah kepada Ketua Rabitah Al Ma'ahid Al Islamiah (RMI) sebagai kado istimewa di hari santri ke 12 tahun ini.
Kegiatan tahunan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo ini dihadiri jajaran Forkopimda, tokoh organisasi kemasyarakatan Islam, pengurus PCNU Kraksaan, pengurus MUI, Kepala Kemenag, Kasubbag Tata Usaha, para kepala seksi dan penyelenggara, perwakilan pengasuh pesantren, santri, unsur madrasah, serta pemangku kepentingan terkait.
Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya kolaborasi dalam memajukan pendidikan keagamaan dan memperkuat kontribusi pesantren bagi masyarakat.(red).